Penulis: kika1912

Situasi kebebasan akademik kembali mendapatkan ancaman, kali ini berkaitan dengan aksi mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Rektor UIN Alauddin Keluarkan Surat Edaran Nomor: 2591 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Lingkup UIN Alaudin Makassar. Aturan yang dikeluarkan 25 Juli 2024 itu pada pokoknya mewajibkan mahasiswa meminta izin secara tertulis kepada fakultas…

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan penolakan terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing. Peraturan ini mewajibkan peneliti dan jurnalis asing untuk memperoleh Surat Keterangan Kepolisian (SKK) sebelum melakukan aktivitas di Indonesia. KIKA menilai bahwa peraturan tersebut mengancam kebebasan akademik, kebebasan pers, hingga menurunkan jumlah serta…

PERNYATAAN SIKAP Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Hentikan Kriminalisasi Terhadap Jurnalis dan Pers Mahasiswa Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), dengan tegas mengecam segala bentuk tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap pers mahasiswa yang tengah menjalankan tugas jurnalistik mereka dalam aksi demonstrasi di Kota Malang, Bandung, dan Surabaya. Kekerasan yang dialami oleh…

PERNYATAAN BERSAMA CALS, KIKA, UII, SPK, LSJ dan PANDEKHA FH UGM Kampus Menolak Kejahatan Legislasi Dalam Persetujuan UU TNI 2025:  Matinya Demokrasi Indonesia !   Revisi Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan secara diam-diam antara Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR-RI serta mendapat penolakan besar dari masyarakat sipil,…

PERNYATAAN BERSAMA CALS, KIKA, PSHK Indonesia, dan SPK Menolak Kejahatan Legislasi dalam Pembahasan RUU TNI: Inkonstitusional, Melanggar HAM dan Kebebasan Akademik   Revisi Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang dilakukan secara diam-diam antara Panitia Kerja (Panja)  Komisi I DPR-RI bersama dengan Pemerintah bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang semestinya mendukung TNI…

Hal yang terjadi lagi, ketika posisi struktural diberhentikan di tengah jalan kepada sosok yang memegang penuh integritas dan sikap kritisnya. Hal tersebut merupakan ekspresi yang harus disampaikan ketika merespons pemberhentian Ubedillah Badrun sebagai Koordinator Program Studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (Koorprodi S1 Sosiologi UNJ).  Ubedillah Badrun, adalah salah satu akademisi kum aktivis yang telah…

Rencana memberi prioritas bagi perguruan tinggi mendapat wilayah izin usaha pertambangan dinilai sebagai sesat pikir dan jebakan untuk membuat institusi perguruan tinggi yang semestinya kritis jadi tak ”berisik” dengan rezim baru. Karena itu, perguruan tinggi diminta menolak rencana WIUP. Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) untuk pembahasan rancangan undang- undang (RUU) mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang…

Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mengajukan dokumen Amici Curiae kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kasus penganugerahan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Dokumen ini menyoroti isu impunitas dan dampaknya terhadap demokrasi serta kebebasan sipil di Indonesia. KIKA, sebagai koalisi akademisi dan peneliti yang berkomitmen terhadap kebebasan akademik dan…

Kejahatan terbesar negara adalah ketika negara menghukum pikiran dari warga negaranya. Dan ini yang sedang dialami oleh Bambang Hero, akademisi IPB yang berupaya dikriminalisasi atas keterangan keahliannya dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada 2015–2022. Bambang Hero dituding memberikan keterangan palsu terkait estimasi kerugian negara dalam perkara tersebut.…