Rencana memberi prioritas bagi perguruan tinggi mendapat wilayah izin usaha pertambangan dinilai sebagai sesat pikir dan jebakan untuk membuat institusi perguruan tinggi yang semestinya kritis jadi tak ”berisik” dengan rezim baru. Karena itu, perguruan tinggi diminta menolak rencana WIUP. Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) untuk pembahasan rancangan undang- undang (RUU) mengenai perubahan ketiga atas Undang-Undang…
Read MoreKaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) mengajukan dokumen Amici Curiae kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kasus penganugerahan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto. Dokumen ini menyoroti isu impunitas dan dampaknya terhadap demokrasi serta kebebasan sipil di Indonesia. KIKA, sebagai koalisi akademisi dan peneliti yang berkomitmen terhadap kebebasan akademik dan…
Read MoreKejahatan terbesar negara adalah ketika negara menghukum pikiran dari warga negaranya. Dan ini yang sedang dialami oleh Bambang Hero, akademisi IPB yang berupaya dikriminalisasi atas keterangan keahliannya dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada 2015–2022. Bambang Hero dituding memberikan keterangan palsu terkait estimasi kerugian negara dalam perkara tersebut.…
Read MoreKaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan keprihatinan atas serangkaian serangan digital yang terus-menerus dialami oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah naungannya. Peretasan, pengambilalihan akun, dan bentuk serangan digital lainnya terhadap website YLBHI, sebagaimana dilaporkan Senin, 6 Januari 2025, merupakan ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi, akses…
Read More