Policy Brief “Transmigrasi Lokal” Rempang Eco-City dan Koreksi atas Pendekatan Pembangunan Nasional

Proyek Rempang Eco-City menimbulkan lima masalah utama: invisibilitas hukum masyarakat Melayu/tempatan, eufemisme relokasi menjadi transmigrasi lokal, minimnya partisipasi publik (tanpa FPIC), ancaman sosial-ekologis, serta potensi korupsi sumber daya alam.Langkah strategis yang disarankan, mencakup: (1) Lakukan evaluasi proyek Rempang Eco-City, termasuk audit legalitas dan dampak sosial-ekologis, dengan melibatkan lembaga independen; (2) Hentikan penggunaan istilah eufemistik seperti…

Read More

Pernyataan Solidaritas Atas Perjuangan FORKIM Melawan Plagiarisme dan Penyalahgunaan Kekuasaan di IAKN Toraja

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), menyatakan solidaritas penuh dan dukungan yang setegas-tegasnya kepada rekan-rekan Forum Kampus IAKN Toraja Menggugat (FORKIM) yang tengah memperjuangkan integritas akademik, kebebasan berekspresi, dan tata kelola perguruan tinggi yang bersih di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja. Berdasarkan kronologi yang disusun FORKIM, kami menilai bahwa kasus dugaan plagiarisme yang…

Read More

Pernyataan Sikap Atas Ancaman Pemidanaan Bagi Mahasiswa Kritis yang Gugat PTUN SE Rektor 3652 UIN Alauddin Makassar

Situasi kebebasan akademik kembali mendapatkan ancaman, kali ini berkaitan dengan aksi mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Rektor UIN Alauddin Keluarkan Surat Edaran Nomor: 2591 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Lingkup UIN Alaudin Makassar. Aturan yang dikeluarkan 25 Juli 2024 itu pada pokoknya mewajibkan mahasiswa meminta izin secara tertulis kepada fakultas…

Read More

PERNYATAAN SIKAP Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Terkait Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan penolakan terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing. Peraturan ini mewajibkan peneliti dan jurnalis asing untuk memperoleh Surat Keterangan Kepolisian (SKK) sebelum melakukan aktivitas di Indonesia. KIKA menilai bahwa peraturan tersebut mengancam kebebasan akademik, kebebasan pers, hingga menurunkan jumlah serta…

Read More