Kami, para akademisi Indonesia yang tergabung dalam Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Constitutional Administrative Law Societies (CALS), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan tegas menyatakan penolakan kami terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sedang berlangsung di…
Read More
We’re thrilled to be a co-organizer of the upcoming “Southeast Asia Colloquium for Academic Freedom”! This crucial event, presented with the Indonesian Caucus for Academic Freedom (KIKA), The Southeast Asia Coalition for Academic Freedom (SEACAF), and our esteemed collaborators SEJAGAD UGM, University of the Philippines Academic Employees Union, Campus Workers Union (SPK), Institute of Human…
Read MoreKaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) dengan tegas mengecam upaya Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) yang ditujukan kepada dua akademisi terkemuka, Prof. Basuki Wasis dan Prof. Bambang Hero Saharjo. Gugatan perdata yang diajukan oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri (KLM) ini, yang menuntut ganti rugi material sebesar Rp273.984.257.122,00 dan immaterial sebesar Rp90.683.577.431,00, merupakan serangan langsung terhadap…
Read More
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyampaikan keprihatinan dan kemarahan yang mendalam atas tindakan represif aparat kepolisian dalam demonstrasi Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025 yang secara nyata melanggar prinsip-prinsip negara hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan akademik. Kami mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian kepada Jorgiana Augustine, Mahasiswi Magister Ilmu Hukum,…
Read More
Ada dua peristiwa yang perlu direspon KIKA. Pertama, intimidasi terhadap tiga mahasiswa UII yang sedang mengajukan uji materi UU TNI ke Mahkamah Konstitusi. Kedua, intimidasi yang mengancam keselamatan terhadap mahasiswa S2 UI, Sdr. YF, yang pula ASN di Kementerian Keuangan, usai terbit tulisan opininya, di detiknews.com (22 Mei 2025, 07.32), berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil:…
Read More
Yogyakarta- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menginvestigasi penangkapan dan kekerasan aparat kepolisian terhadap mahasiswa maupun jurnalis pada peringatan Hari Buruh di Semarang. TEMPO.CO, Jakarta – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menginvestigasi penangkapan dan kekerasan aparat kepolisian terhadap mahasiswa maupun jurnalis pada peringatan Hari Buruh di Semarang pada…
Read More
Proyek Rempang Eco-City menimbulkan lima masalah utama: invisibilitas hukum masyarakat Melayu/tempatan, eufemisme relokasi menjadi transmigrasi lokal, minimnya partisipasi publik (tanpa FPIC), ancaman sosial-ekologis, serta potensi korupsi sumber daya alam.Langkah strategis yang disarankan, mencakup: (1) Lakukan evaluasi proyek Rempang Eco-City, termasuk audit legalitas dan dampak sosial-ekologis, dengan melibatkan lembaga independen; (2) Hentikan penggunaan istilah eufemistik seperti…
Read More
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), menyatakan solidaritas penuh dan dukungan yang setegas-tegasnya kepada rekan-rekan Forum Kampus IAKN Toraja Menggugat (FORKIM) yang tengah memperjuangkan integritas akademik, kebebasan berekspresi, dan tata kelola perguruan tinggi yang bersih di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja. Berdasarkan kronologi yang disusun FORKIM, kami menilai bahwa kasus dugaan plagiarisme yang…
Read More
Situasi kebebasan akademik kembali mendapatkan ancaman, kali ini berkaitan dengan aksi mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Rektor UIN Alauddin Keluarkan Surat Edaran Nomor: 2591 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Lingkup UIN Alaudin Makassar. Aturan yang dikeluarkan 25 Juli 2024 itu pada pokoknya mewajibkan mahasiswa meminta izin secara tertulis kepada fakultas…
Read More
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyatakan penolakan terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian terhadap Orang Asing. Peraturan ini mewajibkan peneliti dan jurnalis asing untuk memperoleh Surat Keterangan Kepolisian (SKK) sebelum melakukan aktivitas di Indonesia. KIKA menilai bahwa peraturan tersebut mengancam kebebasan akademik, kebebasan pers, hingga menurunkan jumlah serta…
Read More