Warga Wadas secara konsisten menolak tambang batuan andesit untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener sejak awal hingga hari ini. Penolakan warga Wadas ini didasari oleh pertimbangan atas betapa sakralnya relasi manusia dengan tanah Wadas secara diakronis, baik pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Namun demikian kuasa eksklusi rejim pengadaan tanah…
Read More
Sumber daya alam harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang digali sesuai dengan nilai-nilai dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip hukum inilah yang akan jadi pedoman pengaturan sumber daya alam ke dalam undang-undang. Salah satu fungsi lain dari prinsip hukum adalah melakukan proses evaluasi sekaligus koreksi terhadap undang-undang. Evaluasi tersebut akan…
Read More
(Seruan akademisi menjelang Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2023) #SayaDosenSayaBuruhMenjelang hari buruh sedunia yang jatuh tepat pada hari senin 1 Mei 2023, beragam konsolidasi telah dipersiapkan oleh berbagai organisasi buruh. Lantas bagaimana dengan dosen, apakah juga akan mengambil bagian pada momentum hari buruh nanti? Setidaknya ada 3 alasan mendasar mengapa dosen-dosen di Indonesia juga harus…
Read More
Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) Merupakan Organisasi para peneliti, dosen/akademisi, dan mahasiswa yang bersolidaritas bersama memperjuangkan kebebasan akademik di Indonesia. KIKA mengamati perkembangan terbaru berkaitan dengan adanya tuntutan agar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti Ristek/ Selanjutnya disebut Dikti Ristek) melakukan, diantaranya, “audit aplikasi-aplikasi Ditjen Dikti Ristek yang terlalu banyak dan membebani…
Read More
Hormatilah hak-hak warga wadas!! Diskusi yang digelar Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) kerja sama dengan Law and Social Justice Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LSJ FH UGM) tanggal 11 April 2023 berjudul Apakah Pengadaan tanah di Wadas untuk proyek strategi nasional (PSN) Menjamin Keadilan Sosial Warga, dengan pembicara Dr. Rikardo Simarmata ( LSJ FH UGM)…
Read More
Foto: era.id HENTIKAN UPAYA PRESIDEN MENORMALISASI PERAMPASAN LAHAN DI WADAS “tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan kalo jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengaliri lahan lahan di penjuru tanah air sangat terbatas” Jokowi, 27 Maret 2023 Pernyataan ini adalah retorika belaka, janji kedaulatan pangan adalah angan-angan, tidak ada kesungguhan dan keseriusan.…
Read More
Foto:tirto.id Konsinyasi Adalah Cara Kotor Perampasan Tanah Rakyat! Pada tanggal 10 Maret 2023 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melayangkan surat No: AT.02.02/688-33.06/III/2023 yang ditujukan kepada Kepala Desa Wadas. Pada intinya, surat tersebut berisi pemberitahuan agar warga penolak tambang batuan andesit segera mengumpulkan berkas inventarisasi paling lambat tanggal 24 Maret 2023. Jika tidak, maka pihak BPN…
Read More
Pada Jumat, 3 Maret 2023. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya memberikan Gelar Doktor Kehormatan kepada Menteri BUMN dan Ketua umum PSSI terpilih Erick Thohir, B.A., M.BA. dalam bidang manajemen strategi. Melansir dari rilis Aliansi Mahasiswa Resah (AMARAH) Brawijaya mengatakan bahwa diberikannya gelar Doctor Honoris Causa Dr.(HC-UB) kepada Sdr. Erick Thohir, B.A., M.BA. oleh…
Read More
Sanksi Pengubahan Nilai Menjadi E, Pembekuan Organisasi, dan Ancaman Pelaporan UU ITE oleh Stikosa AWS terhadap Pers Mahasiswa Acta Surya Menciderai Kebebasan Akademik Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam tindakan sewenang-wenang oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (Stikosa AWS), Dr. Meithiana Indrasari, ST., MM, beserta jajarannya kepada dua pers mahasiswa Acta…
Read More
Dalam penolakan tersebut 29 cluster UUCK merugikan rakyat. Puncaknya puluhan permohonan uji formil dan materiil diajukan ke MK. Dalam proses lanjutan UUCK telah dibekukan oleh putusan MK 91/PUUXVII/2020. Hakim mempertimbangkan bahwa pembuat UU telah melakukan jalan pintas. Namun, bukannya dilaksanakan, jalan pintas kembali dilakukan dengan menerbitkan PERPU CK yang pada pasal 184 melegitimasi UUCK yg…
Read More