Foto:www.ugm.ac.id

Pernyataan Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) Perihal Pengangkatan Guru Besar Kehormatan di Universitas Gadjah Mada

  Foto:ugm.ac.id Pernyataan sikap para dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta Tertanggal 22 Desember 2022, perihal penolakan usulan pemberian gelar guru besar kehormatan kepada individu di sektor non-akademik, memunculkan polemik yang menyeruak di kalangan akademisi dan insan perguruan tinggi. Penolakan tersebut merupakan otokritik dalam membangun integritas di lingkungan perguruan tinggi. Setidaknya ada enam (6) alasan…

Read More

Redefinisi Kebebasan Akademik di Era Neo-Fasis: Tren Pelanggaran Kebebasan Akademik 2022 dan Outlook Kebebasan Akademik pada 2023

Situasi kebebasan akademik di Indonesia pada tahun 2022 dan proyeksi untuk perlindungan dan penghormatan kebebasan akademik di tahun 2023 telah dilakukan oleh Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), dalam pertemuan tahunan KIKA yang diselenggarakan di Kampung Limasan Tonjong, Kab.Bogor, 9-10 Februari 2023. Setidaknya, ada beberapa temuan model tren pelanggaran kebebasan akademik yang dipotret KIKA pada…

Read More

KAMPUS DAN KEKERASAN SEKSUAL

Nama File Size Download BUKU KAMPUS DAN KEKERASAN SEKSUAL 3 MB Link Kampus adalah lembaga pendidikan yang mestinya steril dari tindak kekerasan seksual. Namun, ternyata kampus menjadi salah satu tempat dimana kekerasan seksual terjadi. Berbagai regulasi telah dinormakan, ternyata belum sampai membuat tuntasnya penyelesaian kasus kekerasan seksual di kampus. Berbagai permasalahan muncul, mulai dari permasalahan…

Read More

KAMUFLASE UUCK DALAM PERPPU CILAKA, GAGALKAN CORPORATE STATE.

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, yang terdiri dari puluhan akademisi dengan basis pusat, chapter Aceh, Papua, Bali dan Kalimantan Timur menyampaikan sikap menolak PERPPU CK, menegur para akademisi yang menjadi stempel bagi PERPPU CK, membersamai ULTIMATUM RAKYAT DIABAIKAN, PRESIDEN DAN DPR RI MEMUPUK KEMARAHAN RAKYAT 17 JANUARI 2023. Perpu CK merupakan produk hukum yang mendelegasikan…

Read More

Perppu Cipta Kerja: Praktik Ugal-ugalan Konstitusi & Langgar Hak Dasar Warga Negara

Polemik diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Keberadaan Perppu 2/2022 disebut mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (cacat formil) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.Hal ini tentu menimbulkan berbagai permasalahan yang mendasar. Maka dari…

Read More

Kuliah Bersama Rakyat (KBR) di Wadas: Kampus dan Warga Ingatkan Bahaya Sosio-Ekologis

Peristiwa represi dalam aktivitas pertambangan andesit dan pembangunan bendungan bener, Wadas, Kab.Purworejo yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Gubernur Jawa Tengah terus berlangsung. Berbagai upaya untuk memecah belah masyarakat pun dilakukan. Dukungan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah dilindungi oleh konstitusi dan harus…

Read More

Represi Komunitas Perguruan Tinggi Indonesia Ancam Kemajuan Masa Depan

Pola represi yang menargetkan para akademisi dan mahasiswa yang terang benderang mengancam kebebasan akademik dan perkembangan pendidikan tinggi Indonesia di masa mendatang, menurut Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan Scholar at Risk   (SAR). Dalam pengajuan bersama ke Universal Periodic Review PBB untuk Indonesia, KIKA dan SAR menyoroti tekanan luas dan tindakan yang ditargetkan oleh…

Read More

Marak Pengrusakan Lingkungan KIKA Kaltim, Lakukan Orasi dalam Panggung Keselamatan Rakyat

kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa tempat di Indonesia, telah menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Salah satu yang paling menjadi sorotan publik yakni kerusakan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Timur yang menembus hingga 5.137.875,22 hektare atau setara dengan 40,39 persen luas daratan di provinsi tersebut. KIKA Kaltim dalam hal ini ikut menyikapi keadaan tersebut…

Read More

MENJAGA KEBEBASAN AKADEMIK

Maraknya serangan terhadap kebebasan berpendapat di lingkungan kampus dan para akademisi terus terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yakni dalam rentang waktu 2015-2020. Dewan penasehat KIKA Herlambang P Wiratraman mendesak pemerintah agar segera menghentikan rezim anti-sains, dan wajib menjamin kebebasan akademik. Selengkapnya: https://www.kompas.id/baca/opini/2020/12/21/menjaga-kebebasan-akademik

Read More