Amicus curiae berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang memfasilitasi hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Meskipun berada di luar sistem peradilan, tradisi peradilan ini telah diterapkan pada abad ke-9, khususnya di pengadilan banding atau kasus-kasus penting. Selanjutnya, pada abad ke-17 dan ke-18, partisipasi yang luas dalam amicus curiae didokumentasikan dalam All England…
Read More
Amicus curiae adalah sumber hukum materiil yang memudahkan hakim dalam menggali nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Meskipun berada di luar sistem peradilan, namun tradisi peradilan ini pada abad ke -9 diterapkan khususnya di pengadilan tingkat banding atau kasus-kasus yang penting, kemudian pada abad ke -17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat…
Read More
Peristiwa represi dan pembungkaman terhadap dunia kampus Kembali terjadi, kali ini Aliansi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (KBM-UST) melakukan Aksi dengan Tema “Kebebasan Berekspresi Dibungkam, Mari Kita Lawan”. Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan ruang Demokrasi dan Kebebasan Mimbar Akademik di dalam Kampus, karena adanya larangan diskusi yang dilakukan oleh pihak kampus kepada Majelis Mahasiswa…
Read More
Kami, mewakili para akademisi yang memberikan keilmuan, pengetahuan serta kepeduliannya pada warga Wadas yang mendapati kekerasan, tekanan, hingga upaya penambangan yang mengancam hak atas ruang hidup dan kehidupan mereka. Akademisi Peduli Wadas, telah melaksanakan upaya menguji putusan (Eksaminasi) dan menguji AMDAL Bendungan Bener yang menyangkut rencana Penambangan Batuan Andesit di Wadas. Keduanya dilakukan tahun lalu,…
Read More
KIKA (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik), Pusat Studi Agraria (PSA) IPB University, SP Kinasih (Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih) Yogyakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LHKP PP MuhammadiyahdanMAJELIS Hukum Ham PP Muhammadiyah menyatakan dukungan kami untukGEMPA DEWA WADAS dan menyatakan keberatan terhadap tindakanyangdilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, AT. 02.02/2150/33.06/VIII/2023 Tanggal 25 Agustus 2023. Mengingat IPL di Wadastelah…
Read More
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang tahun 2015-2018 telah terjadi 1.769 konflik agraria yang melibatkan MHA, petani, dan masyarakat perdesaan. Peningkatan konflik agraria yang terjadi setiap tahunnya mencapai 13-15%. Sementara itu, YLBHI (2018) menunjukkan telah terjadi 300 kasus konflik agraria struktural di 16 provinsi dengan luasan lahan 488.407,77 hektar. Konflik ini diakibatkan penerbitan izin-izin konsesi…
Read More
Sumber foto : detik.com Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pemeriksaan ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada sidang kali ini, terdapat hal yang sangat mengecewakan yakni Jaksa lagi-lagi gagal menghadirkan ahli untuk dapat dihadirkan di persidangan. Jaksa justru semacam menjebak Fatia dan Haris dengan…
Read More
Pekerja berbagai universitas di Indonesia akan mengadakan kongres pendirian Serikat Pekerja Kampus (SPK) pada Kamis, 17 Agustus 2023, di Salemba, Jakarta Pusat. Kongres SPK merupakan hasil kolaborasi para pekerja di lebih dari 100 perguruan tinggi di Indonesia yang akan bergabung pada Kongres SPK pada tanggal 17 Agustus 2023, baik secara luring maupun daring. Ketua Komite…
Read More
sumber : sindonews.com Surabaya Principle of Academic Freedom menyatakan “Insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan”. Berbagai upaya pemanggilan dan pembekuan kegiatan yang dilakukan oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan merupakan bentuk represifitas untuk membungkam kritik mahasiswa. Beberapa kritik mahasiswa…
Read More
Rabu, 6 Juni 2023, Tim Advokasi Kebebasan Akademik mendaftarkan gugatan terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (“MenLHK”) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta). Gugatan diajukan atas dasar keputusan dan/atau perbuatan melawan hukum penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan MenLHK dalam menerbitkan Surat Nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2 /9/2022 tertanggal 14 September 2022 yang merespons artikel opini…
Read More